Puan Dorong Pemerintah Tingkatkan Kesiapsiagaan Nasional, Aktivitas Gunung Anak Krakatau Masih Fluktuatif
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan kesiapsiagaan nasional demi keselamatan masyarakat menyusul kembali aktifnya Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Puan menegaskan bahwa kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi bencana harus terus ditingkatkan dengan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada Status Level III atau Siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat Gunung Anak Krakatau mengalami aktivitas erupsi sepanjang periode Juni hingga Juli 2026. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Suwarno menyatakan aktivitas gunung api tersebut masih mengalami fluktuasi sehingga pemantauan dilakukan selama 24 jam penuh.
Puan mengatakan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kesiapan nasional dalam menghadapi potensi bencana vulkanik, khususnya di kawasan pesisir Selat Sunda yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Evaluasi tersebut mencakup sistem pemantauan aktivitas gunung api, efektivitas peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, koordinasi antarinstansi, kapasitas pemerintah daerah, hingga kesiapan masyarakat dalam merespons informasi kebencanaan.
Menurut Puan, Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia harus terus memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh. Ancaman bencana geologi memang tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat diminimalkan melalui sistem kesiapsiagaan yang cepat, terintegrasi, dan berbasis informasi ilmiah.
PVMBG mencatat aktivitas kegempaan dan hembusan masih terekam oleh alat pemantau sebagai indikator bahwa aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Masyarakat, wisatawan, dan nelayan diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius yang telah ditetapkan oleh otoritas vulkanologi.
Radius aman yang direkomendasikan berada sejauh dua kilometer dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diminta mematuhi rekomendasi tersebut demi menghindari risiko akibat aktivitas vulkanik yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Puan juga menekankan pentingnya memastikan informasi resmi dari PVMBG, BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah dapat tersampaikan secara cepat, konsisten, serta mudah dipahami masyarakat.
Menurutnya, penyampaian informasi yang akurat sangat penting untuk mencegah kepanikan sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Kecepatan informasi menjadi bagian penting dalam perlindungan masyarakat, terutama bagi warga pesisir dan pelaku aktivitas pelayaran di sekitar Selat Sunda.
Selain itu, Puan meminta perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat rentan agar proses evakuasi dapat dilakukan secara cepat dan efektif apabila terjadi kondisi darurat.
DPR RI, kata Puan, akan terus mengawal kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana vulkanik Gunung Anak Krakatau, termasuk penguatan sistem pemantauan gunung api, modernisasi teknologi peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta edukasi kebencanaan bagi masyarakat.
Badan Geologi sebelumnya menaikkan status Gunung Anak Krakatau dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga). Kenaikan status tersebut dilakukan setelah terjadi peningkatan aktivitas vulkanik yang menunjukkan adanya erupsi dan peningkatan intensitas kegempaan.
Meski aktivitas vulkanik mengalami peningkatan, Gunung Anak Krakatau masih berada dalam kategori yang dapat dipantau dengan penerapan langkah mitigasi sesuai rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah.
Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengikuti perkembangan terbaru dari lembaga resmi yang berwenang.
Indonesia sebagai negara rawan bencana geologi membutuhkan budaya kesiapsiagaan yang kuat. Seperti disampaikan Puan, setiap potensi ancaman harus dihadapi dengan kewaspadaan, koordinasi, dan kesiapan bersama agar dampak bencana dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.
