Bupati Bireuen Alihkan Anggaran Mobil Dinas Rp4 Miliar untuk Bangun 40 Rumah Dhuafa
BIREUEN – Pemerintah Kabupaten Bireuen mengambil langkah yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan mengalihkan anggaran pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati menjadi pembangunan 40 unit rumah dhuafa.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bireuen, Mukhlis, yang menegaskan bahwa anggaran sekitar Rp4 miliar yang semula dialokasikan untuk pembelian kendaraan dinas akan dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Perubahan 2025 untuk dialihkan sepenuhnya menjadi program pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu.
“Kami sudah berkomitmen tidak membeli mobil dinas selama lima tahun ini. Anggaran yang akan dibahas dalam APBK Perubahan 2025 akan dialihkan sepenuhnya untuk pembangunan rumah dhuafa,” ujar Mukhlis.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang dinilai jauh lebih mendesak dibandingkan pengadaan kendaraan operasional baru bagi kepala daerah.
Utamakan Kepentingan Masyarakat
Mukhlis menilai penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk membeli mobil dinas tidak tepat ketika masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Kalau anggaran digunakan untuk mobil dinas, sementara masih ada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, rasanya tidak tepat. Kami berikhtiar agar tidak ada lagi warga Bireuen yang hidup di gubuk,” katanya.
Bupati yang juga merupakan politisi Partai Golkar tersebut memastikan dirinya bersama Wakil Bupati Razuardi tidak akan membeli kendaraan dinas baru selama masa jabatan. Keduanya memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasan sehari-hari, sementara kendaraan dinas lama dinilai masih layak digunakan.
Sejalan dengan Arahan Efisiensi Presiden
Mukhlis menjelaskan, kebijakan tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Presiden terus mendorong penghematan anggaran, sementara kita di daerah masih menghadapi banyak persoalan yang harus segera ditangani. Kami sepakat, selama menjabat tidak akan membeli mobil dinas baru,” ujarnya.
Bangun 40 Rumah Dhuafa
Pemerintah Kabupaten Bireuen menargetkan pembangunan 40 unit rumah dhuafa segera dimulai setelah APBK Perubahan Tahun Anggaran 2025 memperoleh persetujuan.
Program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mukhlis berharap kebijakan tersebut dapat menjadi contoh bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar mengurangi belanja pemerintah, melainkan mengarahkan anggaran kepada program-program yang memberikan dampak langsung bagi rakyat.
“Efisiensi anggaran ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada rakyat. Masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Langkah Pemerintah Kabupaten Bireuen tersebut mendapat perhatian publik sebagai bentuk komitmen menghadirkan tata kelola anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
