KSP Sambut Audiensi MUI Bahas KUII VIII, Perkuat Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Pembangunan Nasional
Kantor Staf Presiden menyambut baik upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan umat dalam mendukung pembangunan nasional. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima audiensi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan ini, Dewan Pimpinan MUI memaparkan rencana penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia VIII Tahun 2026. MUI mengundang Kepala Staf Kepresidenan sebagai narasumber pada Sidang Pleno IV dengan tema “Kebijakan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional di Tengah Aspirasi dan Kebutuhan Rakyat serta Tantangan Global”.
Kepala Staf Kepresidenan menyambut baik penyelenggaraan KUII VIII sebagai forum strategis untuk memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah, ulama, serta berbagai elemen bangsa. KSP berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar sebelumnya menyatakan bahwa KUII VIII akan digelar pada 14 hingga 16 September 2026 di Jakarta. Kongres ini bertujuan untuk merumuskan posisi dan peran umat Islam Indonesia dalam merespons berbagai isu strategis bangsa dan dunia.
KUII VIII mengusung tema “Meneguhkan Peran Umat Islam dalam Penguatan Kedaulatan dan Pembangunan Nasional”. Kongres ini akan diikuti oleh 808 peserta dari 38 provinsi, 40 organisasi masyarakat Islam, 38 Pengurus Wilayah MUI, 20 perguruan tinggi, 10 kementerian, 10 ormas non-Islam, 5 media, 5 negara sahabat, serta 4 perwakilan organisasi internasional.
Ada empat isu utama yang akan menjadi fokus pembahasan dalam KUII VIII, yaitu isu keumatan, kebangsaan, ekonomi umat, serta peran dan posisi umat Islam di kancah internasional. Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkokoh sinergi antara seluruh komponen bangsa.
Selain membahas KUII VIII, KSP dan MUI juga memiliki sejumlah agenda strategis bersama. Sebelumnya, KSP mendukung MUI dalam membangun wadah ekonomi umat yang lebih kuat, termasuk mendorong pembentukan Badan Amil Zakat Nasional sebagai pengelola zakat yang lebih efektif.
MUI meminta bantuan KSP untuk mengoordinasikan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait penyelenggaraan KUII VIII. Langkah ini menunjukkan bahwa KSP menjadi mitra strategis MUI dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kongres yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
KSP akan terus membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan Program Prioritas Presiden berjalan efektif, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah.
Ke depan, KUII VIII diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan peran umat Islam dalam pembangunan nasional. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah dan MUI, rekomendasi kongres dapat menjadi pedoman strategis yang aplikatif dan mampu menjawab berbagai tantangan global yang dihadapi Indonesia, sekaligus memperkokoh persatuan dan kedaulatan bangsa.
