Kemenpar Raih Opini WTP Keempat Kali, Widiyanti Paparkan Laporan Keuangan 2025 di Hadapan Komisi VII DPR
JAKARTA — Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bersama Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa memaparkan Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi pengelolaan anggaran negara, sekaligus ruang dialog antara pemerintah dan DPR untuk memastikan penggunaan anggaran Kementerian Pariwisata berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Widiyanti menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Predikat tersebut menjadi capaian keempat secara berturut-turut yang diraih Kementerian Pariwisata. Capaian ini dinilai mencerminkan konsistensi kementerian dalam menjaga tata kelola keuangan negara serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Realisasi Anggaran Capai 97,8 Persen
Kementerian Pariwisata mencatat realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 mencapai 97,8 persen dari total pagu yang tersedia.
Tingkat realisasi tersebut menunjukkan tingginya penyerapan anggaran untuk mendukung berbagai program strategis di sektor pariwisata.
Widiyanti menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh jajaran Kementerian Pariwisata serta dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata.
Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung pengembangan destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi pariwisata, serta penguatan ekosistem industri pariwisata nasional.
Salah satu fokus program pemerintah adalah penguatan destinasi pariwisata super prioritas, antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
Dukungan anggaran untuk kawasan tersebut diarahkan pada berbagai kebutuhan strategis, termasuk pengembangan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta promosi destinasi wisata di pasar domestik maupun internasional.
Dorong Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan
Selain pengembangan destinasi unggulan, Kementerian Pariwisata juga terus mendorong penguatan sektor pariwisata yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menekankan pentingnya memastikan bahwa program dan anggaran yang dijalankan kementerian memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dinilai menjadi salah satu kunci dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.
Pengembangan pariwisata berbasis komunitas juga menjadi salah satu pendekatan yang didorong untuk memperluas manfaat ekonomi dari aktivitas wisata.
Dengan melibatkan masyarakat lokal, sektor pariwisata diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Komisi VII Soroti Promosi dan Transformasi Digital
Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi VII DPR RI turut memberikan sejumlah masukan terkait pengembangan sektor pariwisata nasional.
Salah satu perhatian yang disampaikan adalah pentingnya memperkuat promosi pariwisata Indonesia di pasar internasional di tengah semakin ketatnya persaingan antarnegara dalam menarik wisatawan mancanegara.
Pemanfaatan teknologi digital juga dinilai perlu diperkuat untuk menjangkau wisatawan dari berbagai kelompok usia, termasuk generasi milenial dan generasi Z.
Transformasi digital di sektor pariwisata dinilai dapat membantu promosi destinasi, memperluas jangkauan informasi, serta meningkatkan pengalaman wisatawan.
Selain promosi, rapat juga membahas sejumlah tantangan yang masih dihadapi industri pariwisata, termasuk keterbatasan akses transportasi menuju sejumlah destinasi, konektivitas antarwilayah, dan kualitas infrastruktur pendukung yang belum merata.
Kementerian Pariwisata berkomitmen memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.
Penguatan SDM Jadi Perhatian
Komisi VII DPR RI juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
Penguatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan industri pariwisata global.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia diharapkan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga diperluas ke berbagai daerah yang memiliki potensi destinasi wisata.
Dalam kesempatan tersebut, Widiyanti juga menyampaikan arah pengembangan pariwisata Indonesia menuju 2030.
Peta jalan tersebut mencakup berbagai sasaran strategis, termasuk peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, penguatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Peta jalan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berkualitas, kompetitif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Perolehan opini WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut menjadi catatan penting dalam tata kelola keuangan Kementerian Pariwisata. Namun, capaian tersebut juga membawa tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola tidak berhenti pada angka realisasi, melainkan benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Akuntabilitas keuangan pada akhirnya harus berjalan seiring dengan efektivitas program. Setiap rupiah anggaran negara diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri pariwisata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengelolaan anggaran yang transparan serta kolaborasi antara pemerintah, DPR, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor pariwisata diharapkan semakin mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
