AHY: Kenaikan Muka Air Laut Bukan Sekadar Persoalan Teknis, tetapi Ancaman bagi Peradaban dan Kemanusiaan
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa kenaikan muka air laut harus dipandang sebagai persoalan kemanusiaan dan peradaban yang membutuhkan langkah adaptasi secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Kenaikan muka air laut ini harus kita sikapi sebagai persoalan kemanusiaan, bahkan persoalan peradaban. Yang kita bentengi dan lindungi bukan sekadar garis pantai secara fisik, melainkan masa depan hajat hidup masyarakat pesisir serta generasi Indonesia yang akan datang,” tegas AHY dalam Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat membuka dialog yang diselenggarakan bersama Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Australia, dan SKALA.
Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai lebih dari 108.000 kilometer, Indonesia menghadapi tekanan ganda yang semakin serius. Ancaman tersebut berasal dari kenaikan muka air laut global akibat mencairnya es kutub serta penurunan muka tanah atau land subsidence yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ekstraksi air tanah berlebihan dan beban pembangunan perkotaan.
Jakarta menjadi salah satu kawasan yang menghadapi risiko besar akibat kombinasi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah.
“Jakarta merupakan kawasan yang paling terdampak akibat naiknya permukaan air laut sekaligus penurunan permukaan tanah akibat land subsidence yang disebabkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan dan beban pembangunan kota yang juga tidak semakin ringan,” ujar AHY setelah menghadiri dialog tersebut.
Penurunan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir utara Jawa juga menjadi perhatian serius. Fenomena tersebut terjadi di berbagai kawasan, termasuk Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal, yang menghadapi tekanan lingkungan dan pembangunan secara bersamaan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menambahkan bahwa saat ini terdapat 319 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerentanan iklim sangat tinggi.
Menurutnya, apabila kenaikan muka air laut mencapai 100 sentimeter, luas daratan yang berpotensi terdampak dapat mencapai 2,76 juta hektare. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi 702 fasilitas kesehatan, 5.076 fasilitas pendidikan, 15.371 fasilitas negara, serta sekitar 4,82 juta penduduk.
Dampak ekonomi yang ditimbulkan juga tidak kecil. Potensi kerugian akibat perubahan iklim diperkirakan mencapai Rp544 triliun dan berpotensi meningkat hingga lebih dari Rp2.000 triliun pada 2029 apabila tidak ditangani secara serius dan sistematis.
Pesisir Utara Jawa Jadi Kawasan Strategis
Kawasan pesisir utara Jawa menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian utama karena memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Kawasan tersebut disebut menyumbang sekitar 27 persen terhadap produk domestik bruto nasional, sementara sekitar 60 persen industri nasional berada di wilayah tersebut.
AHY menyampaikan bahwa berdasarkan proyeksi IPCC, apabila kenaikan muka air laut mencapai 1,2 meter, luas daratan Indonesia yang berpotensi terdampak dapat mencapai sekitar 49.206 kilometer persegi.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kenaikan muka air laut tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi, permukiman, infrastruktur, ketahanan pangan, serta kehidupan masyarakat.
Dampak abrasi dan perubahan kondisi pesisir bahkan berpotensi mengganggu kawasan industri, sentra pangan, permukiman penduduk, hingga wilayah yang memiliki arti strategis bagi kedaulatan negara.
Pemerintah Siapkan Strategi Adaptasi
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang.
Dalam jangka pendek, pemerintah mengedepankan pendekatan berbasis alam melalui rehabilitasi dan penguatan ekosistem mangrove sebagai salah satu benteng alami untuk melindungi wilayah pesisir.
Sementara dalam jangka panjang, pemerintah merencanakan pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir utara Jawa dengan panjang sekitar 500 hingga 700 kilometer. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 80 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp1.298 triliun.
Selain pembangunan infrastruktur pelindung pantai, AHY menekankan pentingnya pembenahan sistem aliran air dari wilayah hulu hingga hilir. Pengendalian tata ruang juga dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan tidak memperburuk risiko bencana serta menjaga kapasitas daerah aliran air.
“Pada akhirnya, yang paling dulu harus selamatkan adalah manusianya, dampaknya lebih panjang,” ujar AHY.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki tingkat kerentanan geografis yang tinggi terhadap perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.
Karena itu, kebijakan pembangunan ke depan perlu mengedepankan pendekatan adaptif yang berbasis data, ilmu pengetahuan, dan kajian risiko. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, mitra pembangunan, dunia usaha, serta masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan wilayah pesisir.
Dialog kebijakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesamaan pemahaman dan rekomendasi yang mampu memperkuat ketahanan wilayah pesisir sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Kenaikan muka air laut bukan lagi sekadar ancaman yang berada di masa depan. Fenomena tersebut telah menjadi tantangan nyata yang berpotensi mengubah kehidupan masyarakat pesisir Indonesia.
Karena itu, langkah adaptasi tidak dapat ditunda. Perlindungan terhadap wilayah pesisir pada akhirnya bukan hanya tentang membangun tanggul atau menjaga garis pantai, tetapi tentang melindungi manusia, perekonomian, lingkungan, dan masa depan generasi Indonesia.
