Rizkan Al Mubarok: Kesetiaan Tertinggi Institusi Negara Harus Kepada Rakyat, Bukan Kepentingan Kelompok

RIZKAN – Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya, Rizkan al mubarrok menegaskan bahwa setiap institusi negara harus menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok maupun ego kelembagaan. Menurutnya, negara demokratis hanya akan berdiri kokoh apabila seluruh penyelenggara negara tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Ia menilai kesetiaan aparatur negara semestinya diarahkan kepada rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan kepada kepentingan pribadi, golongan, maupun kekuasaan yang bersifat sementara.

“Kesampingkan ego institusi. Kesetiaan tertinggi harus diberikan kepada rakyat dan negara, bukan kepada kepentingan kelompok atau kekuasaan,” ujar Rizkan Al Mubarok dalam keterangannya.

Menurut Rizkan, Indonesia dibangun di atas prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, seluruh kebijakan publik, penggunaan anggaran negara, hingga pelaksanaan kewenangan oleh setiap lembaga negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Negara berdiri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi berhak mengetahui bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana anggaran digunakan, serta bagaimana setiap pejabat menjalankan amanah yang diberikan,” tegasnya.

Rizkan menilai keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Transparansi, katanya, bukanlah ancaman bagi institusi negara, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak-hak warga negara sekaligus sarana membangun kepercayaan publik.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap jabatan yang diemban oleh pejabat negara pada hakikatnya merupakan amanah dari rakyat yang wajib dijalankan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Semakin terbuka sebuah institusi kepada rakyat, semakin kuat pula legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Sebaliknya, ketika transparansi ditinggalkan, ruang bagi penyalahgunaan wewenang akan semakin besar,” ujarnya.

Rizkan berharap seluruh penyelenggara negara terus memperkuat budaya pelayanan publik yang mengedepankan integritas, profesionalisme, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.

“Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi bukanlah ancaman bagi negara, melainkan fondasi utama untuk memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan, dan menjaga kepercayaan rakyat. Sebab pada akhirnya, seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat dan harus kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkasnya.

Salam Perjuangan Rakyat …

Rakyat Cerdas …

Rakyat Berdaulat …

MERDEKAAAAAAA … !!!!!!!!!