Feodalisme di Dunia Pendidikan Dinilai Jadi Akar Krisis Keadilan, Korupsi, dan Kemiskinan Struktural
RIZKAN – Praktik feodalisme yang masih bertahan di dunia pendidikan dinilai menjadi salah satu persoalan mendasar yang berkontribusi terhadap berbagai krisis sosial, mulai dari melemahnya budaya kritis, rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan, hingga kemiskinan struktural.
Pandangan tersebut mengemuka dalam sebuah analisis redaksi yang menyoroti bahwa reformasi pendidikan tidak cukup hanya dengan perubahan kurikulum atau digitalisasi pembelajaran, tetapi juga harus menyentuh budaya akademik yang dinilai masih sarat dengan pola hubungan hierarkis.
Dalam analisis tersebut dijelaskan bahwa feodalisme pendidikan merupakan kondisi ketika otoritas lebih ditentukan oleh jabatan, senioritas, atau gelar akademik dibandingkan kualitas argumentasi, integritas, serta kompetensi. Akibatnya, ruang dialog dan kebebasan berpikir dinilai menjadi terbatas.
Laporan UNESCO melalui Global Education Monitoring (GEM) Report menekankan pentingnya sistem pendidikan yang akuntabel, inklusif, dan mendorong partisipasi agar mampu menghasilkan tata kelola pendidikan yang berkualitas. UNESCO juga menilai kepemimpinan pendidikan perlu dibangun melalui kepercayaan, kolaborasi, serta pemberdayaan, bukan sekadar hubungan yang bersifat hierarkis. 0
Menurut analisis tersebut, budaya pendidikan yang terlalu menekankan kepatuhan tanpa ruang bagi nalar kritis berpotensi menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi kurang memiliki keberanian moral dalam menghadapi persoalan publik.
Kondisi itu dinilai dapat berdampak pada birokrasi ketika lulusan memasuki dunia pemerintahan. Aparatur negara yang terbiasa bekerja dalam budaya hierarkis dikhawatirkan lebih mengutamakan loyalitas kepada atasan dibandingkan kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Analisis tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga integritas di lingkungan akademik. Praktik seperti plagiarisme, penyalahgunaan kewenangan akademik, maupun rendahnya transparansi disebut dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, akses pendidikan yang belum sepenuhnya setara dinilai masih menjadi tantangan. Ketimpangan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas dapat menghambat mobilitas sosial dan memperlebar kesenjangan ekonomi antarkelompok masyarakat.
Sejumlah negara seperti Finlandia, Jerman, Kanada, serta beberapa negara Nordik kerap dijadikan contoh karena menerapkan pendekatan pendidikan yang lebih kolaboratif, mendorong diskusi terbuka, serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
UNESCO dalam berbagai rekomendasinya juga mendorong sistem kepemimpinan pendidikan yang transparan, seleksi yang terbuka, penguatan profesionalisme pendidik, serta pembagian kepemimpinan yang lebih partisipatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 1
Pengamat pendidikan menilai reformasi pendidikan tidak hanya membutuhkan pembaruan kurikulum, tetapi juga perubahan budaya organisasi, peningkatan integritas, transparansi, dan penghormatan terhadap kebebasan akademik. Dengan demikian, lembaga pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan publik.
Perdebatan mengenai feodalisme dalam dunia pendidikan diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang lebih inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
