BSSN Hadiri Raker Komisi I DPR Bahas LKPP APBN 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

JAKARTA — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung pada Kamis (16/7/2026) tersebut dipimpin oleh Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi. Dalam forum tersebut, BSSN hadir bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Pembahasan LKPP menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan negara. Forum tersebut juga menjadi ruang bagi DPR untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan anggaran sekaligus memberikan masukan terhadap peningkatan tata kelola lembaga negara.

BSSN Tekankan Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel

Dalam rapat tersebut, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di lingkungan BSSN dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas BSSN dalam menjaga keamanan siber nasional.

Setiap anggaran yang dikelola lembaga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program strategis, termasuk penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kemampuan keamanan siber, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dinilai penting agar setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat optimal sekaligus menjawab kebutuhan keamanan siber yang terus berkembang.

Komisi I DPR Dorong Penguatan Keamanan Siber

Anggota Komisi I DPR RI memberikan sejumlah masukan terhadap pelaksanaan tugas BSSN, khususnya dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk ancaman baru yang dapat menyasar sektor pemerintahan, layanan publik, dunia usaha, hingga masyarakat.

Karena itu, penguatan kapasitas keamanan siber dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Komisi I DPR juga mendorong peningkatan koordinasi antara BSSN dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pertahanan siber nasional yang lebih terintegrasi dan mampu merespons ancaman secara cepat.

Ancaman siber tidak mengenal batas sektoral. Serangan terhadap satu sistem dapat memiliki dampak berantai terhadap sistem lainnya, terutama ketika berkaitan dengan infrastruktur informasi yang saling terhubung.

Tantangan Keamanan Siber Semakin Kompleks

Selain membahas aspek pengelolaan anggaran, forum tersebut juga menjadi ruang untuk membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi BSSN dalam menjalankan tugasnya.

Ancaman di ruang siber terus berkembang seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat dan pemerintah terhadap teknologi digital.

Serangan siber dapat menyasar berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, keuangan, kesehatan, energi, transportasi, hingga infrastruktur digital.

Menghadapi kondisi tersebut, BSSN terus melakukan berbagai upaya pencegahan, penguatan kapasitas, edukasi, dan sosialisasi keamanan siber kepada masyarakat maupun instansi pemerintah.

Peningkatan kesadaran keamanan digital menjadi salah satu faktor penting karena ketahanan siber tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perilaku pengguna.

Masyarakat dan aparatur pemerintahan perlu memahami potensi ancaman serta memiliki kemampuan dasar untuk mengenali dan mencegah risiko keamanan digital.

Akuntabilitas Menjadi Fondasi Kepercayaan Publik

Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel bukan sekadar kewajiban administratif. Bagi lembaga yang memiliki tugas strategis seperti BSSN, tata kelola keuangan juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara akan semakin kuat apabila penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan diarahkan untuk menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata.

Dalam konteks keamanan siber, tata kelola yang baik juga diperlukan untuk memastikan sumber daya negara digunakan secara efektif dalam menghadapi ancaman yang semakin dinamis.

Karena itu, pengawasan DPR terhadap pelaksanaan anggaran menjadi bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sinergi BSSN, Lemhannas, dan Bakamla

Kehadiran BSSN bersama Lemhannas dan Bakamla dalam forum bersama Komisi I DPR juga menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga kepentingan nasional.

Ketiga lembaga memiliki mandat yang berbeda, tetapi berada dalam satu ekosistem besar keamanan nasional.

BSSN berperan dalam bidang keamanan siber dan persandian, Lemhannas memiliki mandat strategis dalam pengkajian dan pemantapan ketahanan nasional, sementara Bakamla memiliki tugas dalam keamanan dan keselamatan laut.

Perkembangan ancaman yang semakin multidimensi membuat koordinasi antarlembaga menjadi semakin penting.

Ancaman terhadap negara saat ini tidak hanya datang dalam bentuk konvensional, tetapi juga dapat muncul melalui ruang digital, informasi, ekonomi, maupun berbagai bentuk ancaman nonmiliter lainnya.

Karena itu, penguatan koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam membangun sistem keamanan nasional yang adaptif.

Pengawasan Anggaran untuk Perkuat Kinerja

Rapat bersama Komisi I DPR menjadi momentum bagi BSSN untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengawasan yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat memastikan setiap program berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan hasil yang optimal.

Di sisi lain, BSSN diharapkan terus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih dan terstruktur.

Keamanan ruang siber merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas teknologi, dan masyarakat.

Dengan pengelolaan anggaran yang transparan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor yang semakin kuat, BSSN diharapkan mampu menjalankan mandatnya secara profesional.

Penguatan tata kelola dan akuntabilitas pada akhirnya menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan siber nasional.

Di tengah meningkatnya ancaman digital, Indonesia membutuhkan institusi keamanan siber yang kuat, profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat.

Melalui sinergi antara BSSN, DPR, kementerian dan lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan keamanan siber diharapkan semakin mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga keamanan masyarakat Indonesia di era digital.