BSSN dan BPJS Kesehatan Perkuat Keamanan Siber, Lindungi Data Lebih dari 280 Juta Peserta JKN

JAKARTA — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama BPJS Kesehatan memperkuat sinergi dalam meningkatkan keamanan siber dan perlindungan data peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kolaborasi ini menjadi semakin strategis seiring dengan percepatan transformasi digital di sektor kesehatan dan meningkatnya ancaman terhadap sistem informasi publik.

Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Pritahari Pujowaskito di Kantor BSSN, Ragunan, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara kedua lembaga dalam menghadapi berbagai potensi risiko keamanan digital, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan infrastruktur informasi dan data masyarakat.

Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa keamanan data dan keberlangsungan layanan publik harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi perkembangan ancaman siber.

Kolaborasi antara BSSN dan BPJS Kesehatan diarahkan untuk memperkuat mitigasi risiko serta meningkatkan ketahanan sistem informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan JKN.

Perlindungan Data Peserta Menjadi Prioritas

BPJS Kesehatan mengelola data dalam skala yang sangat besar. Dengan jumlah peserta JKN yang mencapai lebih dari 280 juta orang, sistem informasi yang digunakan BPJS Kesehatan menyimpan berbagai data penting yang membutuhkan perlindungan berlapis.

Data tersebut mencakup informasi pribadi peserta, informasi layanan kesehatan, hingga data transaksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program JKN.

Skala data yang besar membuat perlindungan keamanan siber menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Pritahari Pujowaskito menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan BSSN dalam memperkuat standar keamanan teknologi informasi di lingkungan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, transformasi digital tidak hanya harus menghadirkan layanan yang cepat dan efisien, tetapi juga harus dibangun dengan sistem pertahanan siber yang mampu menghadapi berbagai ancaman.

Keamanan dan kualitas pelayanan menjadi dua aspek yang harus berjalan beriringan. Kemudahan akses layanan digital tidak akan optimal apabila tidak dibarengi dengan jaminan perlindungan terhadap data peserta.

Kerja Sama Telah Berjalan Sejak 2019

Sinergi BSSN dan BPJS Kesehatan bukan merupakan kerja sama yang baru dibangun. Kedua lembaga telah melakukan koordinasi dalam bidang pengamanan teknologi informasi dan komunikasi sejak 2019.

Penguatan kerja sama kemudian dilanjutkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama pada 2024 di Bandung.

Ruang lingkup kolaborasi mencakup pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan sertifikat elektronik, serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan BPJS Kesehatan.

Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data dalam layanan publik membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara lembaga penyelenggara layanan dan otoritas yang memiliki kompetensi di bidang keamanan siber.

Tingkat Kematangan Keamanan Siber Terus Meningkat

Upaya penguatan keamanan siber di lingkungan BPJS Kesehatan juga tercermin dari hasil evaluasi kematangan keamanan siber yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data yang disampaikan, skor asesmen kematangan siber BPJS Kesehatan meningkat dari 600 pada 2022 menjadi 907 pada 2024. Pada 2025, indeks IKAS+ tercatat mencapai 4,75.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keamanan siber dan penguatan sistem perlindungan informasi.

Meski demikian, perkembangan ancaman digital yang berlangsung cepat membuat sistem keamanan harus terus diperbarui. Keamanan siber bukanlah kondisi yang dapat dicapai sekali lalu selesai, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi, peningkatan teknologi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Asesmen Berkala dan Sertifikat Elektronik Diperkuat

BSSN dan BPJS Kesehatan sepakat untuk terus memperkuat kapasitas keamanan siber melalui berbagai langkah konkret.

Salah satunya adalah pelaksanaan asesmen secara berkala terhadap sistem elektronik yang digunakan BPJS Kesehatan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan sekaligus memastikan sistem mampu beradaptasi dengan perkembangan ancaman siber.

Selain itu, pemanfaatan sertifikat elektronik juga menjadi salah satu bagian penting dalam kerja sama kedua lembaga.

Teknologi tersebut dapat mendukung aspek autentikasi, integritas, dan keaslian informasi yang dipertukarkan melalui sistem elektronik dalam penyelenggaraan Program JKN.

Penguatan keamanan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data peserta sekaligus menjaga keberlangsungan layanan digital yang semakin menjadi bagian penting dari sistem kesehatan nasional.

Keamanan Siber Menjadi Fondasi Kepercayaan Publik

Perlindungan data kesehatan memiliki dimensi yang sangat penting karena menyangkut informasi pribadi masyarakat.

Karena itu, keamanan siber tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat dan keberlangsungan layanan publik.

Kolaborasi antara BSSN dan BPJS Kesehatan menjadi salah satu contoh penting bagaimana lembaga negara dan penyelenggara layanan publik dapat membangun sistem keamanan secara bersama-sama.

Di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital, kepercayaan masyarakat menjadi salah satu aset utama dalam keberhasilan transformasi layanan publik.

Sistem JKN yang semakin terdigitalisasi membutuhkan infrastruktur keamanan yang mampu memberikan perlindungan terhadap data peserta sekaligus memastikan layanan tetap tersedia ketika dibutuhkan.

Dengan memperkuat asesmen berkala, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memanfaatkan sertifikat elektronik, serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman siber, BSSN dan BPJS Kesehatan berupaya membangun ekosistem layanan kesehatan digital yang lebih aman dan terpercaya.

Ke depan, penguatan keamanan siber di sektor kesehatan akan semakin penting seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan transformasi digital kesehatan tidak hanya menghadirkan layanan yang cepat dan mudah diakses, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal terhadap data masyarakat.

Keamanan data peserta JKN pada akhirnya bukan hanya persoalan teknologi, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan memastikan negara mampu memberikan layanan kesehatan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan di era digital.