Usai Insiden Viral di Bundaran HI, Fiktor Harefa Bertemu Dedi Mulyadi dan Ingin Tinggalkan Pekerjaan di Jakarta
JAKARTA — Fiktor Harefa, seorang petugas keamanan asal Nias yang tinggal di Bandung, akhirnya bertemu dengan Dedi Mulyadi (KDM) setelah insiden di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang sebelumnya menjadi perhatian publik dan viral di media sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Fiktor menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan pekerjaannya di Jakarta. Keputusan itu disampaikan setelah dirinya menjadi sorotan publik menyusul insiden yang terjadi di kawasan Bundaran HI.
Dedi Mulyadi kemudian menyampaikan rencana untuk membantu Fiktor mendapatkan pekerjaan baru sebagai petugas keamanan di kawasan Gedung Sate, Jawa Barat.
Rencana tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi Fiktor yang disebut ingin kembali menjalani aktivitas pekerjaan di wilayah Jawa Barat. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi jalan bagi Fiktor untuk melanjutkan kehidupannya dengan lebih tenang sekaligus tetap bekerja secara profesional.
Sementara itu, terkait insiden yang melibatkan oknum anggota Polda Jawa Barat, proses pemeriksaan internal masih berjalan. Oknum anggota tersebut masih menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk mengetahui secara utuh kronologi dan dugaan pelanggaran yang terjadi.
Proses pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari mekanisme internal kepolisian untuk memastikan setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian luas masyarakat setelah videonya beredar di media sosial. Peristiwa tersebut kemudian memunculkan berbagai respons publik dan mendorong perhatian terhadap pentingnya profesionalitas aparat serta perlindungan terhadap masyarakat.
Pertemuan Fiktor Harefa dengan Dedi Mulyadi pun menjadi perkembangan baru dalam rangkaian peristiwa tersebut. Di tengah proses pemeriksaan yang masih berlangsung, perhatian publik kini tertuju pada penyelesaian kasus secara transparan dan adil, sekaligus memastikan seluruh pihak mendapatkan perlakuan sesuai hukum dan prosedur yang berlaku.
