Ketua AWNI Sumatera Raya: Pers Bukan Sekadar Profesi, Melainkan Amanah untuk Mengawal Bangsa dan Demokrasi

JAMBI – Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nusantara Indonesia (AWNI) Sumatera Raya sekaligus Ketua AWNI DPW Provinsi Jambi, Rizkan Al Mubarrok, menegaskan bahwa pers bukan hanya sebuah profesi, melainkan amanah besar yang memikul tanggung jawab menjaga demokrasi, mengawal jalannya pemerintahan, serta memperjuangkan kepentingan rakyat melalui karya jurnalistik yang profesional, independen, dan berintegritas.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai refleksi atas semakin besarnya tantangan dunia jurnalistik di era digital, ketika arus informasi bergerak sangat cepat dan masyarakat membutuhkan media yang mampu menghadirkan berita yang akurat, berimbang, dapat dipertanggungjawabkan, serta berpihak kepada kepentingan publik.

Menurut Rizkan, posisi pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi memiliki peranan strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, menjaga transparansi penggunaan uang negara, serta memastikan suara masyarakat tetap mendapat ruang dalam proses pembangunan nasional.

“Pers bukan sekadar profesi, pers adalah amanah. Wartawan harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jurnalisme yang profesional, independen, dan berintegritas,” ujar Rizkan.

Ia menambahkan bahwa kebebasan pers harus dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Menurutnya, kemerdekaan pers merupakan salah satu fondasi demokrasi yang harus diiringi dengan tanggung jawab moral, disiplin verifikasi, serta komitmen terhadap kebenaran.

Pers Sebagai Pengawas Demokrasi

Rizkan menjelaskan bahwa fungsi utama pers bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam pandangannya, media memiliki tanggung jawab mengawasi kebijakan publik, memastikan transparansi penyelenggaraan negara, mengungkap fakta secara berimbang, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Ia menilai wartawan harus berani menyampaikan fakta, meluruskan informasi yang keliru, serta mengedepankan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Tokoh pers sejati bukan dibangun oleh pencitraan, melainkan oleh keberanian menyuarakan kebenaran, menjaga independensi, dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.

Mengedepankan Persatuan Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Rizkan juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan nasional setelah seluruh proses demokrasi berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

Ia berpandangan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun setelah proses demokrasi berlangsung, seluruh komponen bangsa perlu kembali mengedepankan kepentingan nasional agar pembangunan dapat berjalan secara optimal.

“Kita kesampingkan ego maupun kepentingan politik yang dapat memecah persatuan. Saat ini yang lebih penting adalah bersama-sama mengawal pembangunan nasional demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Rizkan juga mengajak masyarakat untuk menghormati pemerintahan yang memperoleh mandat melalui mekanisme demokrasi sesuai konstitusi serta mendukung berbagai program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan hingga masyarakat di tingkat akar rumput.

Menurutnya, dukungan terhadap pembangunan tidak menghilangkan fungsi kritis pers. Justru media tetap harus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, memberikan kritik yang konstruktif berdasarkan data dan fakta, serta menyampaikan solusi demi kepentingan masyarakat luas.

Sinergi Membangun Indonesia

Lebih lanjut, Rizkan menilai keberhasilan pembangunan nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

Pers memiliki posisi penting sebagai penyampai informasi pembangunan sekaligus penyerap aspirasi masyarakat agar kebijakan publik terus mengalami penyempurnaan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan nasional hanya dapat berjalan optimal apabila stabilitas sosial, persatuan bangsa, dan kepercayaan publik tetap terjaga.

Karena itu, ia mengajak seluruh insan pers untuk terus menghadirkan karya jurnalistik yang berkualitas, mengedepankan kepentingan rakyat, serta menghindari penyebaran informasi yang dapat memicu disinformasi maupun polarisasi di tengah masyarakat.

Komitmen AWNI

Sebagai organisasi profesi kewartawanan, AWNI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya jurnalis yang profesional, independen, kompeten, dan menjunjung tinggi etika jurnalistik.

AWNI juga mendorong terciptanya ekosistem media yang sehat, terbuka terhadap kritik, berpijak pada fakta, serta mampu menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan nasional.

Rizkan meyakini bahwa cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang berintegritas, serta pers yang bebas namun bertanggung jawab.

“Pers yang berintegritas akan melahirkan bangsa yang bermartabat. Ketika media tetap independen, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, maka demokrasi akan semakin kuat dan pembangunan nasional akan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tutupnya.