Koalisi Sipil Tantang Kepala BGN Sudaryono: Berani Tutup SPPG yang Diduga Bermasalah di Berastagi?
BERASTAGI, RIZKAN – Koalisi masyarakat sipil menantang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membuktikan komitmennya dalam menegakkan standar keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa pandang bulu.
Tantangan tersebut muncul menyusul dugaan kasus keracunan yang dialami sejumlah anak di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi sorotan disebut berkaitan dengan pengelolaan institusi TNI di bawah jajaran Kodim.
Koalisi sipil mempertanyakan apakah BGN akan mengambil tindakan tegas apabila hasil pemeriksaan resmi nantinya membuktikan bahwa dapur yang diduga berkaitan dengan institusi negara tersebut melakukan pelanggaran standar keamanan pangan.
Pertanyaan itu menjadi penting karena BGN sebelumnya menyatakan seluruh dapur MBG wajib memenuhi ketentuan keamanan pangan yang berlaku. Status kepemilikan atau pihak yang mengelola SPPG semestinya tidak menjadi alasan untuk memberikan perlakuan berbeda.
BGN Tegaskan Pengawasan Tidak Pandang Bulu
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya tidak takut ataupun pilih kasih dalam melakukan pengawasan terhadap SPPG.
Menurutnya, setiap dapur MBG yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai tindakan sesuai aturan, termasuk penghentian operasional.
Prinsip tersebut berarti seluruh SPPG, baik yang dikelola pihak swasta maupun yang berkaitan dengan instansi pemerintah, TNI, Polri, atau lembaga lainnya, tetap harus memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.
Karena itu, apabila pemeriksaan resmi nantinya menemukan pelanggaran serius pada SPPG yang diduga berkaitan dengan Kodim di Berastagi, publik menunggu apakah BGN akan mengambil tindakan sesuai ketentuan.
Dugaan Keracunan Anak Jadi Sorotan
Dugaan keracunan pada anak-anak menjadi perhatian serius karena program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar.
Setiap tahapan penyediaan makanan harus mendapatkan pengawasan ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, kebersihan dapur, pengemasan, penyimpanan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Jika terjadi dugaan keracunan, penyebabnya perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis dan investigasi keamanan pangan.
Sampel makanan, kondisi dapur, bahan baku, proses pengolahan, serta jalur distribusi perlu diperiksa untuk mengetahui sumber persoalan secara objektif.
Dengan demikian, dugaan bahwa suatu SPPG menjadi penyebab keracunan tidak seharusnya langsung dianggap sebagai fakta sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi.
Publik Menunggu Bukti dan Tindakan
Pernyataan BGN mengenai pengawasan tanpa perlakuan khusus kini mendapat perhatian melalui kasus yang terjadi di Berastagi.
Koalisi sipil meminta proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan tidak membedakan SPPG berdasarkan pihak yang berada di belakang pengelolaannya.
Jika terbukti melanggar standar keamanan pangan, tindakan harus diberikan sesuai tingkat pelanggaran. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat pelanggaran atau dugaan keracunan tidak berasal dari makanan MBG, hasil tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Kasus ini menjadi ujian bagi BGN untuk membuktikan prinsip pengawasan yang tidak pandang bulu.
Publik kini menunggu langkah konkret Sudaryono dan BGN: apakah SPPG yang diduga berkaitan dengan TNI di Berastagi akan diperiksa secara menyeluruh dan, jika terbukti melanggar standar keamanan pangan, apakah operasionalnya akan dihentikan sesuai aturan?
Catatan: Dugaan keterkaitan SPPG dengan kasus keracunan serta dugaan pelanggaran keamanan pangan masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Artikel ini tidak menyimpulkan adanya kesalahan atau tanggung jawab pidana pihak tertentu sebelum proses investigasi selesai.
